Andi Jaya Sose
Soppeng, 20 Agustus 2024. Ketertiban Politik dan Pembusukan Politik, Suatu Tinjaun kritis
Ketertiban Politik dan PembusukanPolitik, Suatu Tinjaun kritis
Penulis; Andi Jaya Sose
Kerusakan politik adalah
istilah yang tepat untuk menggambarkan realitas politik hari ini, menyaksikan
perilaku saling jegal diantara koalisi partai dengan basis koalisi yang tidak
jelas.
Puncaknya kata netizen yang
melek politik hukum dan moral, gara-gara Anies semua politisi di kolong langit
Indonesia kelihatan aslinya.
Gara-gara Anies semua begajul
APBN ditekuk jadi "sandera politik" demi jegal dia. Gara-gara Anies
semua topeng terbuka.
Tanpa kita sadari, TUHAN
memakai Anies menjelaskan tentang betapa bobroknya Indonesia saat ini. Sebagai
warning, bahwa free will (Kehendak Bebas) dalam politik juga tidak serta merta
bisa dipakai hanya karena relasi kuasa dan logistik yg mumpuni, sehingga
berlaku hukum rimba.
Dengan mengutik Firman Allah
subhanahu wata'ala: "Dan tidaklah kamu berkehendak, kecuali apa yang
dikehendaki Allah. Tuhan yang mengatur alam semesta." [At-Takwir 29]
Dengan kata lain, dalam sistem
yang ideal, negara kuat dan efisien seharusnya dikendalikan oleh akal sehat
rakyat dan hukum, fairness dalam kontestasi politik yang dapat mengikat negara
itu sendiri. Namun, yang terjadi adalah kekuatan internal yang dimotori oleh
beberapa figur saja menyebabkan stagnasi dan kemerosotan politik dalam
demokrasi, yang mengancam masa depan bentuk transisi pemerintahan yang baru.
Institusi politik seharusnya
menjadi pemberi arah, mencerahkan dan membuat konsensus bersama yang menjamin
stabilitas dan prediktabilitas dalam masyarakat, serta memfasilitasi tindakan
pengumpulan atau partisipasi. Namun, institusi politik tidak mampu beradaptasi
dengan keadaan baru karena kepentingan orang dalam yang berkolaborasi dengan
kekuasaan, kelambanan atau konformitas. Transisi atas nama persatuan
dipaksakan, justru rawan menimbulkan kekacauan dan terkadang penuh kekerasan yg
memungkinkan bisa terjadi jika kehendak besar akan mengusai porsi dalam lembaga
legislatif.
Dalam teori digambarkan bahwa
meskipun demokrasi dapat direformasi melalui politik elektoral, demokrasi juga
berpotensi mengalami pembusukan jika institusi politik tidak beradaptasi dengan
perubahan bersesuaian dengan kehendak rakyat.
Setelah menelusuri bagaimana
pemerintahan yang baru efektif berkembang justru akan mengalami pembusukan
politik ketika struktur kelembagaan yang dikembangkan sebelumnya gagal
mengikuti perubahan masyarakat, dan melibatkan partisipasi masyarakat, partisipasi
tidak bisa dipahami sebagai ganguan justru penguatan jika tidak maka, yg
terjadi pada gilirannya kemunduran kelembagaan bernegara.
Perpecahan politik internal
yang tidak berfungsi menghasilkan jaringan-jaringan kecil yang menangkap
hasil-hasil politik, melalui proses repatrimonialisasi, akan menciptakan
kelompok-kelompok berkepentingan khusus yang akan menguasai legislative dalam
hal ini DPR, secara berlebihan mempengaruhi proses legislatif, mendistorsi
anggaran dan pengeluaran, memberikan mandat yang bertentangan kepada birokrasi,
dan menggunakan proses peradilan untuk menantang dan menunda tindakan dalam
proses yang memakan banyak biaya.
Akibatnya, banyak lembaga
administratif tidak memiliki kekuasaan dan wewenang pembuatan peraturan yang
dapat dinikmati oleh birokrasi yang lebih kompeten. Sebaliknya, lembaga DPR
mengizinkan pihak-pihak swasta untuk secara bebas mengajukan tuntutan di pengadilan,
yang mengakibatkan terjadinya transformasi hukum yang tidak terpikirkan dan
pertumbuhan drastis dalam proses hukum. Yudisialisasi proses kemudian
mengakibatkan "ketidakpastian, kompleksitas prosedur, redundansi,
kurangnya finalitas, dan biaya transaksi yang tinggi yg pernah diucapkan oleh
Prof Mahfud MD.
Mencari tata kelola politik
ekonomi demi kesejahteraan kuncinya di pengelolaan politik yang baik. Politik
bukan kuasa demi kuasa, bukan demi pemilu. Politik itu punya tugas transformasi
sosial Masyarakat. Politik yang demokratis mempunyai tugas menjaga keragaman
persatuan nasional Indonesia. “Namun, jika demokrasi hanya menguntungkan
segelintir orang kaya, maka akan muncul gejolak di masyarakat,faktanya
demokrasi.
Indonesia sejak reformasi
digulirkan masih ditemukan kesenjangan ekonomi. “Bahkan, kesenjangan
makin meningkat setelah reformasi. Demokrasi membuat kesenjangan ekonomi
semakin melebar, persatuan semakin merenggang.
Keberpihakan negara dalam
pembuatan undang-undang (UU) yang terkait dengan kepentingan rakyat akan sangat
lama dibahas. Sementara itu, UU yang berkepentingan dengan usaha
segelintir orang kaya (yang berkuasa akan lebih cepat pembahasan dan pengesahan,
Kondisi Indonesia saat ini
merupakan negara dengan ekonomi terjajah’, ciri negara dengan ekonomi terjajah
adalah rakyat membeli barang-barang semahal-mahalnya, tetapi produsen menjual
barang semurah-murahnya.
Intinya mengenai kepemimpinan
dan keberlanjutan.Keberlanjutan program pemerintah atau negara seharusnya
terlembagakan, bukan dengan keberlanjutan kepemimpinan dari hubungan darah.
Kondisi politik disorder
pernah terjadi di AS.
Hasil dari proses tersebut,
menurut Fukuyama, adalah lingkaran setan. Ketika kinerja negara bagian Amerika
buruk, hal ini memperkuat ketidakpercayaan dan mengurangi investasi pada negara
tersebut, yang kemudian menyebabkan kinerja yang lebih buruk lagi. Namun, di
Amerika Serikat, penghormatan terhadap Konstitusi dan para founding fathers
justru menjadi refleksi untuk menyegarkan para politisinya untuk kembali pada
esensi reformasi pemerintah yang diperlukan.
Teori Fukuyama menekankan
pentingnya tiga pilar negara modern, dicoba memasukkan asal usul tatanan
politik, yang meliputi tiga hal. Pertama, negara (kemampuan eksekutif untuk
menjalankan kekuasaan), dan pelibatan sivil sociaty. Kedua, aturan hukum (vs. Aturan
Berdasarkan Hukum serta ketiaga menyangkut akuntabilitas Demokratis
Hal ini menjadi guidence para
politisi dalam menata tata kelola politiknya dengan segala variannya.
Editor: Mappasessu, SH, MH.
0 Comments
Jika komentar tidak sempat di jawab, langsung Hubungi Hp. wa La Mappasessu 085242935945
untuk info dan atau pesanan barang